Kepemimpinan Tanpa Roh

KEPEMIMPINAN TANPA ROH

Elias Sumardi Dabur

Menjelang 66 tahun kemerdekaannya, Indonesia mengalami krisis pada berbagai aras penting kehidupan berbangsa-bernegara, antara lain, krisis kewibawaan kepala pemerintahan, krisis kewibawaan kepala negara, krisis kepercayaan terhadap parpol, krisis kepercayaan kepada parlemen, krisis efektifitas hukum, krisis kedaulatan sumber daya alam, krisis kedaulatan pangan, krisis pendidikan, krisis integrasi nasional (bdk.Poin 7 pernyataan 45 tokoh nasional yang berkumpul di Hotel Four Seassons, 8/8/2011). Berbagai krisis ini, kalau dicermati penyebabnya adalah bersumber pada rapuhnya karakter kepemimpinan.

Inti atau karakter (roh) kepemimpinan adalah: kredibilitas, kejujuran, integritas, kebijaksanaan, dan pengorbanan. Karakter-karakter inilah yang menjadi pilar dan fondasi-fondasi utama kepemimpinan sekaligus dasar di mana hubungan antara pemimpin dan pengikutnya (baca: rakyat) dibangun. Kalau diumpamakan seperti manusia yang terdiri atas badan dan jiwa, posisi atau jabatan formal seorang pemimpin adalah badan, sedangkan roh kepemimpinan adalah jiwa. Posisi seorang pemimpin tidak akan memiliki arti dan makna apa-apa tanpa roh kepemimpinan. Kenneth Blanchard mengatakan bahwa kepemimpinan dimulai dari dalam hati dan keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Perubahan karakter adalah segala-galanya bagi seorang pemimpin sejati. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh, daya tahan menghadapi kesulitan dan tantangan, dan visi serta misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati.

Ciri Kepemimpinan

Apa yang terjadi sekarang ini, banyak pemimpin bukannya memilih menjadi pemimpin sejati, tetapi malahan, dalam bahasa ahli kepemimpinan Robert Greenleaf, “Terlalu banyak yang memilih untuk menjadi kritikus dan ahli.” Padahal, Kalau bicara mengenai pemimpin dan kepemimpinan, faktor kompetensi dan kecakapan hanyalah sebagian dari kepemimpinan. Kepemimpinan secara utuh dilengkapi pula dengan karakter dan tujuan kepemimpinan. Barna, seorang ahli kepemimpinan merumuskan secara lengkap perihal kepemimpinan. Menurutnya, ciri kepemimpinan mencakup tiga C, yakni (call/panggilan, character/karakter, dan competencies/kemampuan).

Jika ada yang perlu ditambahkan dari rumusan ini, mungkin itu aspek akibatnya, atau hasil dari kepemimpinan. Sebab, Kepemimpinan itu pada akhirnya diukur bukannya menurut keterampilan sang pemimpin, melainkan dari hasil-hasil yang dicapai sang pemimpin. Sebagaimana dipaparkan ahli manajemen, Peter Drucker bahwa, ”Kepopuleran bukanlah kepemimpinan. Tetapi hasil yang dicapai itulah kepemimpinan.” Semua kemampuan fungsional tidak ada gunanya sama sekali jika rakyat, bangsa, dan negara tidak terangkat harkat-martabat dan kedaulatannya. Kalau dikembalikan kepada tujuan kemerdekaan, bukankah pemulihan harkat-martabat dan kemandirian bangsa menjadi tujuan utama buat apa negara ini dibangun?

Kepemimpinan Berkarakter

Ditengah kegalauan kita mengenai keadaan berbangsa dan bernegara dan maraknya wacana kepemimpinan serta nama-nama kandidat yang diusung menjadi presiden dalam pemilihan umum 2014, sudah seharusnya berbagai komponen bangsa bersepakat untuk meletakan karakter pemimpin sebagai salah satu kriteria paling penting dan utama dalam menentukan calon pemimpin bangsa ke depan. Selain itu, agenda mendesak yang tidak boleh lagi diabaikan kepemimpinan nasional selanjutnya adalah pengembangan karakter bangsa (character building), sebagaimana amanat yang dikemukakan bapa bangsa kita, Bung Karno.

Kazuo Inamori, pendeta, pe­bis­­nis, dan salah satu guru ma­na­jemen terkemuka abad ini menunjukkan, kunci ke­ber­hasilan hidup yang se­sung­guhnya terletak pada attitude, ka­­rakter atau watak. Setelah wa­­tak, baru keberanian (courage) dan kemampuan (ability).  Ke­pin­­­­taran, kompetensi, in­te­li­gen­­­­sia, bahkan kerja ke­­ras sekalipun tak akan pernah mem­buat sebuah bangsa menjadi kuat dan disegani tanpa pe­mim­pin dan rakyat yang berkarakter.

Ke­simpulan ini didasarkan pa­­da hasil studi maupun penga­la­man empirik bangsa Jepang yang mampu melahirkan pe­mim­pin-pemimpin berkarakter ku­at. Sebut saja Saigo Takamori, sa­lah satu negarawan terkemuka Je­pang pada abad ke-19. Menurut Ta­kamori, pemimpin yang kuat tak bisa hanya bermodal ke­pin­ta­ran, karena jika itu yang men­jadi dasar kepemimpinan, maka yang didapat hanyalah ‘ke­ku­a­sa­an yang beralaskan uang’. Namun, jika yang dicari adalah pe­mimpin yang berwatak (noble cha­racter), maka yang akan didapat lebih dari sekadar uang, yak­ni martabat.

Kini, saatnya bagi rakyat Indonesia memilih dan menentukan pemimpin, bukan karena faktor kekayaan, kepopuleran, dan kecerdasannya semata, melainkan unsur yang lebih mendasar dari semua itu, adalah pada karakter sang pemimpin. Tanpa ka­rakter kepemimpinan, politik negara hanyalah ek­s­presi dari relasi kuasa elite, ke­kuasaan hanya menjadi parodi yan­g menyedihkan, dan negara ta­k lebih dari altar judi para biro­krat pencuri dan politisi pem­buru rente (rent seeking and power seeking politician) untuk me­lanca­r­kan aksinya.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pemimpin yang Berkorban

MEMBUTUHKAN PEMIMPIN YANG BERKORBAN

 

Elias Sumardi Dabur

Pengorbanan pada dasarnya adalah suatu yang konstan dalam kepemimpinan. Ia menjadi ciri yang melengkapi kepemimpinan. Pemimpin-pemimpin yang mengorbankan jiwa, raga, harta dan tahta umumnya adalah orang-orang yang memiliki nilai, visi, misi yang jelas dan kuat. Dengan visi dan misi yang jelas, mereka mengerahkan seluruh potensi, segenap sumber daya dan menginspirasi banyak orang berjuang bersama mencapai visi-misi tersebut.

Pemimpin yang berkorban, selain tergerak oleh visi, misinya, mereka juga adalah orang-orang memiliki empati dan berorientasi melayani orang lain lebih besar. Peter Block (Penulis Buku Stewardship) mengatakan pelayanan timbul jika seseorang berkomitmen pada sesuatu di luar dirinya. Block telah menemukan bahwa rasa pelayanan adalah unsur utama dalam proses kepemimpinan.

Miskin Visi   

Demikianlah, Indonesia berhasil menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat karena pemimpin-pemimpinnya, seperti Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan patriot bangsa lainnya memiliki visi dan mimpi yang jelas. Dan untuk itu, Mereka berjibaku mencapainya, sehingga menggerakan rakyat berjuang bersama mereka. Panglima Besar Sudirman mendapat dukungan dan kesetiaan dari prajuritnya dan rakyat karena dia menunjukan pengorbanan yang sangat besar. Dalam keadaan sakit, beliau memimpin para prajurit berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan kebersamaan yang tinggi antara tentara dengan rakyat. Orang-orang seperti Marthin Luther King, Mahatma Gandhi, Bunda Theresa mencapai suatu yang luar biasa karena  pengorbanan diri mereka. Mereka mendevosikan kata-kata dan tindakan mereka.

Kualitas kepemimpinan semacam ini sangat langka dijumpai dalam diri pemimpin-pemimpin bangsa hari ini dari tingkat pusat sampai daerah. Mereka lebih banyak meributkan hal yang remeh-temeh daripada hal yang mendasar dan strategis menyangkut nasib rakyat kebanyakan dan keberlangsungan bangsa dalam jangka panjang.

Wacana politik yang mengemuka lebih didominasi oleh hal-hal yang menyangkut kepentingan partai, dominasi kekuasaan, kelanggengan kekuasaan, produk keputusan yang tidak peka dan peduli dengan nasib sebagian besar rakyat yang terlilit kemiskinan, misalnya permintaan fasilitas, kenaikan gaji, membangun gedung baru, minta naik uang reses, dan studi banding. Belum lagi sederet tindakan dan perilaku tidak terpuji antara lain, misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kita mungkin tidak akan pernah mendengar misalnya perdebatan karena perbedaan pandangan mengenai kebijakan ekonomi-politik, arah dan orientasi berbangsa di antara pimpinan nasional: Yudhoyono, Bakrie, Hatta Rajasa, Megawati, dan pemimpin-pemimpin politik lainnya.

Sejauh ini, kita masih terpesona dengan keanggunan, keelokan, kejeniusan pemimpin-pemimpin bangsa kita di masa lalu. Mereka berbicara dan berdebat untuk hal-hal yang sifatnya prinsip, apakah itu mengenai dasar negara, cita negara, bentuk negara, dan platform dasar bangsa dan negara.

Dalam praktik politik pun, mereka tidak segan-segan berbeda dan memilih jalan berpisah selama itu menyangkut suatu yang prinsipiil. Mereka juga tidak pelit memberi dukungan sepanjang itu menyangkut kepentingan negara. Hubungan pribadi diantara pemimpin terjalin baik meski ada perbedaan pandangan dan terjadi perdebatan yang sengit di parlemen.

Pemimpin-pemimpin bangsa sekarang lebih banyak mengumbar kemarahan di depan publik, lebih kelihatan garang bicara melalui media, menyerang mitra atau kolega di depan umum, tapi tidak gigih dan kukuh pendapatnya ketika berbicara menyangkut nasib rakyat yang diperjuangkannya melalui undang-undang atau kebijakan publik. Dengan kata lain, Perjuangan politik saat ini lebih pada kepentingan-kepentingan kecil yang diucapkan dengan kata-kata besar. Tidak ada terobosan yang luar biasa yang dilakukan.

Berkorban: Melayani

Kepemimpinan mensyaratkan kepelayanan. Pelayanan membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan berarti bahwa seorang pemimpin harus bebas dari hierarki keinginan yang selalu menempatkan kepedulian pada diri sendiri lebih besar.

Berkorban juga berarti seorang pemimpin rela kehilangan kenyamanannya. Itu berarti ia harus keluar dari comfort zones-nya. Seperti garam yang mengasinkan hidangan, seorang pemimpin pelayan memberikan kehidupannya kepada kelompok dan anggotanya serta menempatkan kepentingan mereka terlebih dahulu di atas kepentingan personal. Pemimpin-pelayan mengorbankan hak-hak pribadinya untuk menemukan keagungan dalam melayani orang lain. Kehidupan pemimpin pelayan penuh dengan pengorbanan. Itulah yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan pemimpin yang biasa saja.

Pengorbanan Sebagai Elemen kunci

Di tengah kemarau panjang krisis besar yang masih melilit tubuh bangsa ini, amat diperlukan tampilnya pemimpin-pemimpin yang mau berkorban untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang mampu menciptakan tata dunia yang berkeadaban dan berkeadilan.

Pemimpin-pemimpin macam ini hanya mungkin terjadi bila mereka memiliki visi, misi yang jelas dan kuat serta berorientasi pelayanan pada kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan partikular.

Pemimpin menghidupkan visi dengan membuat semua tindakan dan perilaku mereka konsisten dengannya dan dengan menciptakan rasa penting dan mendesak, serta gairah untuk pencapaiannya. Jika pemimpin hanya mengutamakan kekuasaan dan dengan kekuasaan tersebut menghimpun kebesaran pribadi, maka sudah sepantasnya untuk diadili.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mendemonstrasikan Kejujuran (Pernah dimuat di website www.wartasemesta.com)

MENDEMONSTRASIKAN KEJUJURAN

ELIAS SUMARDI DABUR

 

Kejujuran pemimpin pada masa kini lebih dihargai daripada era-era sebelumnya. Pada masa-masa yang lalu, orang berasumsi bahwa seorang pemimpin dengan sendirinya memiliki kejujuran. Asumsi tersebut bergeser setelah munculnya banyak skandal dan krisis yang disebabkan oleh perilaku pemimpin yang tidak mendemostrasikan kejujuran.

Krisis sosial, ekonomi, dan politik yang sekarang ini terjadi di beberapa negara, termasuk yang pernah terjadi di negara kita, sebetulnya disebabkan oleh perilaku politisi yang tidak jujur. Selain faktor penting lain seperti Kebijakan politik yang tidak memihak pada keadilan dan perdamaian. Sehingga tidak mengherankan kalau muncul penilaian bahwa sumber kekacauan itu ada di pusat pemerintahan dan parlemen. Partai-partai politik pun di pandang sama saja. Karena hampir semuanya hanya sibuk bergumul dengan kepentingannya masing-masing.

Kejujuran Diinginkan

Pentingnya faktor kejujuran ini, tidak hanya berlaku dalam bidang politik. Dalam bidang bisnis pun kejujuran mendapat tempat utama. Henry dan Richard Blackaby dalam sebuah survey informal untuk buku mereka “Spiritual Leadership” menanyakan kepada CEO dari berbagai perusahaan besar apa yang mereka cari dalam calon pegawai mereka. Hampir semuanya menyebut kejujuran sebagai kualifikasi pertama. Penelitian ekstensif yang dilakukan Prof Kouzner dan Prof. Posner tentang pemimpin yang disukai masyarakat menunjukan hasil: Kejujuran (87%), memiliki pandangan ke depan (71%), inspiratif (68%), kompetensi (58%), berpikir adil (49%), selalu siap membantu bila diperlukan (46%), berpikiran luas (41%), cerdas (38%), terus terang (34%), dan berani (33%). Selama tiga tahun berturut-turut- tahun 1996, 1997, 1998-tampak bahwa kejujuran mendapat tempat terhormat bagi seorang pemimpin. Sementara visi, inspiratif, kompetensi, bahkan cerdas harus rela menempati posisi di belakang kejujuran.

Kenyataan bahwa kejujuran diinginkan tentunya tidak perlu mengherankan. Kepemimpinan itu pada dasarnya didasari oleh kepercayaan. Karena orang banyak memilih untuk mengikuti pemimpin yang mereka percayai, rasa kepercayaan mereka tentu punya dasar. Dasar itu adalah kejujuran.

Kejujuran: Teguh Watak dan Sehat Dalam Prinsip

Apa itu kejujuran? Kejujuran merupakan perpaduan antara keteguhan watak, sehat dalam prinsip-prinsip moral, tabiat suka akan kebenaran, tulus hati dan perasaan halus mengenai etika keadilan dan kebenaran( Dr. Kartini Kartono,”Pemimpin dan Kepemimpinan,” Jakarta, 1983). Meneropong perilaku elit pemimpin kita dengan optik pandangan tersebut, maka dapat dikatakan sangat jauh dari realitas.

Para politisi kita terlalu sering mengambil sikap double standard, mudah berubah sikap karena perubahan kepentingan taktis, opini, dan respons pencitraan situasional. Tidak ada pijakan yang jelas. Pilihan sikap tidak diletakkan pada prinsip etika atau moral, tetapi pada kepentingan. Tampaknya bagi para politisi kita tidak ada ukuran moral yang jelas, karena yang jelas adalah kepentingan. Maka, kebenaran adalah soal kepentingan, bukan soal nilai atau fakta.

Sikap oportunistik semacam ini mengandung bahaya karena seorang oportunis cenderung hanya berkepentingan pada konstelasi kekuasaan. Karena itu, tidak ada kejujuran dalam dirinya. Hans Kung (ahli etika global) mengatakan bahwa bila dia (seorang oportunis) memiliki kekuasaan, dia cenderung menjadi otoritarian. Hal ini tampak dari sikap  keras kepala dan reaksioner yang sering ditampilkan elit pemimpin. Kritikan dilawan dengan sengit. Tidak jarang mengalihkan persoalan dengan memunculkan isu-isu baru atau menampilkan data yang usang. Sehingga banyak persoalan yang tidak pernah jelas penyelesaiannya.

Mantan Presiden RI keempat, KH Abdurahman Wahid berpendapat bahwa inti dari demokrasi adalah kejujuran. Pemimpin yang demokratis berarti pemimpin yang jujur pada rakyatnya atas berbagai masalah yang menimpa bangsa ini. Pemimpin tidak boleh memanipulasi data hanya demi citra pribadi. Pemimpin harus berani berkata jujur walaupun sangat pahit. Jika pemimpin mau jujur maka rakyat pasti mau mengerti dengan keadaan pemimpinnya.

Seringnya politisi menampilkan citra demikian barangkali yang menginspirasi munculnya anekdot bahwa salah satu kelompok orang yang tidak bisa dipercaya adalah politisi. Anekdot semacam ini tentu menyatakan suatu persepsi serta gambaran kebanyakan orang mengenai sikap serta perilaku para politisi. Berpolitik seakan-akan sebuah permainan peran, dalam suatu panggung teater, sebagaimana diungkapkan oleh Vaclav Havel, yang dikenal sebagai salah seorang politikus yang menjunjung tinggi moralitas. Bila praktek culas seperti ini terus dilakukan maka tidak heran kalau apa pun bentuk wacana dan keputusan pemerintah selalu mendapat pertanyaan, kritikan tajam bahkan perlawanan dari masyarakat.

Menantang  

Saat ini mendesak dan menantang bagi para politisi menampilkan kejujuran. Bukan masanya beretorika, berkelit dan bersikap ambivalen. Seperti diingatkan Richard T. Chase bahwa, “if a leader demonstrates competency, genuine concern for others, and admirable character, people will follow.” Jika pemimpin mau menunjukan kompetensi, sungguh-sungguh peduli kepada rakyatnya dan menampilkan karakter yang mengagumkan, niscaya rakyat akan menaruh kepercayaan dan siap berjibaku bersama pemimpinnya. Tanpa kejujuran, kredibilitas pemimpin mulai diragukan dan pada waktunya ditinggalkan rakyat. Kejujuran pemimpin merupakan kunci keberhasilan bangsa mencapai cita-citanya. Kita semua tentunya menghendaki bangsa kita tercinta ini tidak selamanya menjadi “a floating nation”.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kaum Muda Protagonis Perubahan (Pernah dimuat dalam Majalah Hidup, 1 Mei 2011)

Kaum Muda Protagonis perubahan

(In Memorium Paus Agung Johanes Paulus II)

Elias Sumardi Dabur

Terima Kasih….terima kasih.. kamu sudah datang. Aku telah mencarimu. Terima kasih. Demikianlah kata-kata terakhir Paus Yohanes Paulus II sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir.  Kata-kata paus ini dalam tafsiran  mereka yang mendengar ditujukan kepada orang-orang muda yang datang berkumpul di lapangan Santo Petrus pada saat Paus mengalami sakratul maut.

Perhatian Atas Kaum Muda

Ya, Paus Johannes Paulus II memang dikenal dengan cinta dan perhatiannya yang amat besar kepada orang muda. Kerasulan kaum muda adalah salah satu legasy, warisan kepemimpinannya. Bagi dia, kaum muda adalah harapan, masa depan gereja. Beliau meminta bahkan menuntut orang muda agar menjadi saksi-saksi pengharapan, nabi-nabi kehidupan, cinta dan sukacita, menjadi garam dan terang, pelaku-pelaku perubahan bukan sekedar penerima.  Beliau menginginkan wajah gereja yang dinamis, gereja yang selalu muda. Salah satu bentuk perhatiannya yang menonjol adalah diinstitusionalisasikannya Hari Pemuda Dunia (World Youth Days/WYD) pada 20 Desember 1985. Sejak saat itu, WYD selalu digelar setiap dua atau tiga tahun sekali dan terus berlangsung hingga kini.WYD 2011 akan dilaksanakan di Spanyol dan menjadikan Paus Yohanes Paulus II sebagai pelindung. Sungguh suatu penghormatan yang pantas.

Perhatian Paus Yohannes Paulus II pada hakekatnya merupakan amanat, gambaran, citra gereja sebagaimana rupa Yesus sebagai “pahlawan” sejati, murni dan rendah hati, nabi kebenaran dan cinta kasih, sahabat dan teman orang muda. Gereja senantiasa menyapa orang muda selain dalam bentuk event kolosal seperti WYD, berbagai pertemuan, pelatihan baik pada level regional, nasional dan lokal di tingkat keuskupan seringkali digelar. Tak terhitung sapaan pastoral, surat-surat apostolik. Dalam forum-forum besar gereja, seperti SAGKI, orang muda dilibatkan. Tentu, masih banyak perhatian yang lebih konkret lainnya.

Namun demikian, perhatian gereja ini bagi sebagian orang muda seolah bertepuk sebelahtangan. Masih saja ada diantara kaum muda yang bertanya, mengeluh, menuntut, menghakimi seolah-olah gereja tidak melakukan apa-apa. Ada pula di antara orang muda kita yang sibuk dengan ribut, rebut dan minta fasilitas.

Kontras Dengan Karakter Yesus dan GerejaNya

Sikap-sikap semacam ini sebetulnya sangat kontras dengan jati diri, identitas dan karakter Sang Guru, kepala dan teladan gerakan kita, yakni Yesus sendiri.Bila setia dan tekun menyelami kehidupan Yesus, maka akan tampak sekali karakter-karakter, ciri, identitas yang menonjol:inisiatif, peka, kreatif, fokus dengan misiNya. Kehidupan Yesus menunjukan diri sebagai pelaku, pemimpin, penggerak perubahan yang radikal.   Gereja sendiri sebagai cerminan wajah Kristus menampilkan karakter serupa sebagai protagonist dalam sejarah kemanusiaan dengan segala kelebihan dan kekurangan dan tentu tak lepas dari  segala kontversinya. Gereja Katolik oleh sebagian orang dituduh konservatif, namun justeru paling sering melakukan terobosan-terobosan. Singkatnya, Kehidupan Yesus dan gereja mencerminkan kehidupan yang aktif, tidak pasif, pelaku, pemimpin bukan epigon, membeo, selalu sadar akan panggilan dan misi kehidupan yang diterima dari Sang Pencipta. Bahkan, dalam situasi terjepit, kondisi yang menantang, sarana terbatas, Yesus dan gerejanya senantiasa hadir dan tampil membawa kabar sukacita. Itulah hakekat, citra diri dan identitas murid Kristus yang mestinya menjadi sumber inspirasi bagi kita semua.

Teladan Inspirasi

Dalam kehidupan menegara dan menggereja, teladan baik dan inspiratif ditunjukan oleh tokoh baik awam maupun gembala kita dalam panggilan sebagai 100 persen Indonesia, seratus persen katolik. Bapak politik Katolik Indonesia, I.J. Kasimo dan kawan-kawannya aktif terlibat dalam perkumpulan Trikoro Dharmo, Budi Utomo lalu mendirikan partai katolik pada usia muda belia. Pendiri-pendiri PMKRI ditengah kesibukan kuliah dan berjuang di medan laga mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan, masih sempat memikirkan sebuah wadah mahasiswa yang menampilkan kerohanian katolik sebagai pedoman. Mereka semua terinspirasi oleh ajaran gereja melibatkan diri dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bergerak dengan penuh semangat, mengambil inisiatif  meski situasi dan kondisi problematis menghadang. Masih banyak contoh lain baik yang dikenal maupun yang tidak, misalnya  Frans Seda, Harry Tjan Silalahi, Cosmas Batubara, Yusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, Chris Siner Key Timu, Ben Mboi yang pada masa muda mereka sangat aktif, bahkan hingga kini di usia menjelang senja.

Menghidupi Karakter Kristus

Karakter-karakter seperti ini mestinya menjadi spirit, nilai yang harus dihidupi oleh orang muda Katolik. Kalau selama ini, masih bertanya, mengeluh, menuntut, menghakimi gereja, sekarang dan ke depan harus bertanya apa yang dapat saya lakukan sebagai bagian dari gereja? Apa yang dapat saya lakukan untuk gereja, bukan bertanya apa yang telah gereja berikan untuk saya, apalagi sampai menghabiskan energi untuk ribut-rebut dan minta fasilitas.

Apalagi, tantangan Gereja masa kini sangat besar. Boleh dikatakan gereja sedang menderita. Paus Yohenes Paulus II dalam Tertio Millenio Adveniente (1994) menyebut ada gejala keterlepasan manusia dari yang Ilahi atau religious indifference, sehingga seakan-akan manusia hidup tanpa Allah. Gejala yang dilihat Paus tampak dalam lemahnya rasa kepekaan terhadap daya transenden dalam hidup manusia, ketidakpastian dan ketidakjelasan paham dan kesadaran etis, juga lemahnya rasa penghargaan terhadap nilai kehidupan dan keluarga. Paus Yohanes Paulus II juga berulangkali menyatakan kecemasannya akan wajah dunia yang semakin meninggalkan Tuhan. Dikatakannya, masyarakat tanpa Tuhan menjadi nyata saat hidup hanya ditentukan oleh pertimbangan politik dan ekonomi, dengan mengabaikan aspek spiritual dan kekayaan kerohanian.

Ringkasnya, Kehidupan dunia sepertinya berbalik, melawan dengan apa yang senantiasa diwartakan, diajarkan dan dilakukan gereja.Gereja masa ini dihadapkan pada arus tantangan-tantangan zaman yang berat seperti berkembangnya paham nihilisme, relativisme, kebebasan tanpa batas, terkuburnya moralitas dalam kehidupan politik, pengabaian terhadap harkat-martabat kemanusiaan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakadilan, KKN, masih berkembangnya intoleransi dalam kehidupan beragama dan aneka tantangan kebangsaan dan kemanusiaan lainnya.

Di Utus Menjadi Saksi dan Penggerak Perubahan

Ditengah situasi yang menantang ini, gereja sesuai dengan panggilan dan misi yang diembannya tidak mungkin berdiam diri, dan berpangku tangan. Gereja bersama saudara-saudari lain pasti mengambil bagian, berprakarsa memperbaharui tata dunia agar berkembang semakin adil dan manusiawi.

Tantangan-tantangan ini mestinya menjadi bahan permenungan, analisis orang muda sehingga dapat merumuskan peran baik  secara perorangan sesuai kapasitas, talenta, karisma masing-masing maupun secara kelompok ikut mentransformasi tata dunia.

Agar bisa berperan demikian, saat ini ada kebutuhan mendesak bagi kita orang-orang muda untuk menemukan kembali Kristus, memandang, mengenal Dia dan belajar lebih banyak lagi padaNya. Paus Yohanes Paulus II sangat tepat ketika dalam forum pemuda internasional, di Roma (2004) menegaskan bahwa kita tidak diselamatkan oleh ideologi, oleh formula. Kita diselamatkan oleh pribadi yakni Yesus. Pengenalan, pemahaman dan penghayatan yang radikal, atau revolusi pemahaman, pengenalan akan Yesus yang merupakan ciri khas utama dan pokok, atau inti dari iman kita  sangat dibutuhkan oleh orang muda saat ini.

Jati diri, identitas, dan karakter Kristus sebagai protagonist perubahan, pelaku-penggerak kebenaran dan keadilan mesti terinjeksi dalam sanubari orang muda Katolik, sehingga orang-orang muda tidak hanya mengeluh dan menuntut, melainkan tampil sebagai pelaku-pelaku (protagonist) perubahan dan kemajuan bangsa. Hanya dengan demikian, kehadiran gereja, harapan gereja kepada orang muda sebagai pelaku-pelaku pembebasan, penyebar firman, pembawa kegembiraan, sukacita, iman dan cinta, penggerak keadilan dan perdamaian dan saksi-saksi pengharapan benar-benar menjadi nyata. Peran ini menanti dan menuntut kita orang-orang muda Katolik.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kasimo: Pengabdian dan Perjuangannya

Perjuangan dan Pengabdian I. J. Kasimo

Pengantar

Tokoh yang diangkat dalam diskusi kali ini adalah I.J. Kasimo. Gerry Van Klinken, Indonesianis menyebut Kasimo sebagai satu dari lima pejuang bangsa dari golongan minoritas yang terlupakan. Padahal banyak jasa yang telah ditorehnya untuk keberlangsungan negeri ini. Sejak muda belia, ia aktif dalam perkumpulan Boedi Oetomo, mendirikan partai Katolik, anggota Volksraad, terlibat dalam badan konstituante. Pada masa setelah kemerdekaan, Kasimo memegang beberapa portofolio dalam pemerintahan.

Mempelajari Kasimo dengan demikian berarti mempelajari sumbangan atau keterlibatan golongan Katolik dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Selain itu, dari tokoh ini kita menimba banyak kearifan dan inspirasi terkait politik.

Kasimo dikenal sebagai pribadi yang sederhana, jujur dan teguh dalam prinsip. Kasimo memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamrih. Berpolitik selalu memakai beginsel atau prinsip yang harus dipegang teguh.

Siapa itu Kasimo?

I.J kasimo memiliki nama lengkap Mr. Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (19001986). Terlahir Yogyakarta pada 10 April 1900. Kasimo berasal dari jaringan keluarga feodal rendahan kraton. Ayahnya, Ronosentiko—seorang prajurit kraton, Mantrijeron. Kasimo terlahir dari rahim Dalikem. Sebagai prajurit kraton, Ronosentiko memiliki kedudukan terhormat.

Kedudukan keluarganya yang bukan tergolong orang susah, memungkinkannya untuk bersekolah kendati hanya di Tweede Inlandsche School (Sekolah Ongko Loro) di Kampung Gading; tidak jauh dari rumahnya. Sekolah bumiputra ini biasa dikenal sebagaiSekolah Setalenen. Sekolah menjadi hal menarik bagi Kasimo kecil—dia memiliki banyak teman disekolah. Menyesuaikan diri dalam pergaulan di sekolah bukan hal sulit baginya—sifat egalitarian-nya mulai tumbuh—karena dirinya merasa dia adalah anak dari keluarga sederhana kendati ayahnya orang terpandang.

Setelah lulus Sekolah Ongko Loro, Kasimo pergi ke Muntilan menanggapi tawaran Van Lith untuk sekolah di Kweekschool Muntilan. Sekolah ini didirikan oleh Van Lith dengan tujuan memberikan pendidikan kepada orang-orang Jawa agar mereka mendapatkan kedudukan yang baik dalam masyarakat. Sekolah ditempatkan sebagai media pembuka jalan untuk keluar dari tekanan dan penindasan. Tidak hanya itu, sekolah juga dilihat sebagai media untuk menanamkan nilai. Nilai yang ditanamkan adalah caritas. Caritas atau cinta kasih tidak dipahami sebagai sikap manis, tetapi kasih yang mewujud dalam sikap berani berpihak pada mereka yang tertindas dan membela keadilan. Maka, bisa dikatakan bahwa oleh Van Lith karya pendidikan diharapkan menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial. Oleh karena itu, lulusan Muntilah diarahkan untuk mampu hadir sebagai agen perubahan social.

Kasimo meninggalkan Kweekschool Muntilan diakhir kelas V tanpa meraih ijazah. Pelajaran umum di kelas V Kweekschool sudah dianggap cukup, karena di kelas VI lebih banyak praktek mengajar saja. Walau begitu jebolan kelas V Kweekschool yang tidak ingin menjadi guru bolah melanjutkan ke Middelbare Landbouw School (sekolah Pertanian Menengah disingkat MLS).

Kasimo termasuk yang tidak ingin menjadi guru, karenanya dia kemudian pada tahun 1918 memilih belajar pertanian di MLS Bogor. MLS Bogor dibagi menjadi 2 jurusan:  Pertanian dan Kedokteran Hewan. Kasimo memiliki Pertanian karena kakek neneknya seorang petani, dunia pertanian tidak asing baginya. Lama pendidikan disini 3 tahun, setelah lulus siswa disini ditarik menjadi pegawai perkebuan pemerintah. Sebagai siswa ikatan dinas Kasimo menerima beasiswa pemerintah kolonial tiap bulan sebesar f 35 dikelas I; f 40 dikelas II; dan f 45 di kelas III. Di Bogor, Kasimo dan beberapa temannya menyewa sebuah rumah tua yang sempit untuk 14 anak untuk dijadikan asrama.

Kasimo pernah membaca Katholieke Maatschappijleer (ajaran sosial katolik) karangan Imam Karmelit, Dr Llovera yang diterjemahkan oleh Dr Drieschen. Dalam buku mengutip Ferari dalam Il Papolo yang menyatakan: “ setiap bangsa mempunyai hak untuk mencapai kemerdekaandan persatuan.” Buku hadiah Romo L. Von Rijkevorsel ini memberi inspirasi besar bagi Kasimo.

Di Semasa di Bogor ini bergabung dengan Tri Koro Darmo, kemudian berganti menjadi Jong Java. Selain itu, Kasimo pernah menjadi ketua perkumpulan siswa MLS, Ceres. Di Bogor Kasimo banyak berinteraksi dengan banyak orang yang berasal dari berbagai daerah.

Selesai belajar di MLS Bogor pada pertengahan 1921, Kasimo kemudian bekerja di kantor pemerintah dengan jabatan Aspirant Landbouw Consultant, dengan gaji pertamanya f 100 perbulan. Pos pertamanya adalah perkebunan karet milik negara Merbuh, kabupaten Kendal. Diperkebunan ini bersama mandor-mandor orang-orang Belanda bertugas mengawasi kerja buruh-buruh pribumi.Kasimo memiliki citra yang baik dimata buruh. Sayangnya hubungan yang erat dengan buruh inilah dirinya hanya bekerja sebentar di Merbuh. Masalahnya bermula ketika Kasimo menerima buruh yang dipecat di bagian lain. Sebenarnya ada peringatan dari orang-orang Belanda di Jawatannya untuk melarang bekerjanya pegawai tadi, tapi peringatan itu tidak diberitahukan langsung kepada Kasimo, jadi Kasimo berani mempertahankan buruh yang dipecat itu. Suatu ketika kasimo dipanggil pimpinan tertinggi perkebunan, Kasimo dimaki-maki oleh atasannya, dia dituduh merusak ketertiban umum dan suasana kerja. Kasimo juga dikatakan apejongen (anak kera). Mendengar itu Kasimo marah dan berkata: “U bent zelf een aap!” (tuan berarti seekor kera). Pimpinan perkebunan menjadi semakin marah karena belum ada seorang Inlander (pribumi) yang pernah berani menghinany seperti Kasimo.

Insiden tadi berbuntut dengan dipersalahkannya Kasimo hingga  dirinya dipindahkan menjadi guru sekolah pertanian di Tegalgondo, Klaten. Kepala Sekolahnya adalah kakak kelasnya di MLS Bogor, Suwardi. Kasimo tetap hidup mapan dengan gaji f 100 sebulan.

Karir Politik

Pada waktu zaman pergerakan nasional Kasimo juga aktif berpolitik. Kasimo Hendrowahyono merupakan salah satu pendiri partai politik yaitu pada tahun 1923 mendirikan Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD), tahun 1925 berubah menjadi Perkoempoelan Politik Katolik di Djawa (PPKD) dan pada 1933 berubah lagi menjdi Persatoean Politik Katolik Indonesia (PPKI)

Karena sebagi salah satu anggota partai Kasimo pun diangkat menjadi anggota Volksraad antara tahun 19311942. Pada tanggal 19 Juli 1932, Kasimo membuat sebuah pidato yang terkenal di Volksraad. Dalam pidato tersebut dia menyebutkan bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk memupuk eksistensinya sebagai bangsa sendiri dan memiliki hak untuk berusaha ke arah penataan Negara sendiri.

Ia juga ikut menandatangani petisi Soetardjo (15 Juli 1936) yang diajukan ke Volksraad. Petisi tersebut memuat usulan untuk mengadakan suatu konferensi yang membicarakan penyususunan rencana pelaksanaan kemerdekaan Hindia-Belanda. Kasimo bukan hanya ikut menandatangani, namun bersama beberapa tokoh PPKI ( Persatuan Politik Katolik Indonesia) ia juga ikut bergerak memobilisasi massa, untuk mengadakan demonstrasi mendesak agar Petisi Soetarjo diterima oleh Ratu Belanda. Saat itu, Kasimo duduk sebagai anggota dari Komisi Sentral Petisi Soetarjo.

PPKI kemudian bergabung menjadi anggota federasi partai-partai Indonesia atau GAPI pada tahun 1939, yang terkenal dengan semboyan,”Indonesia Berparlemen”. Tujuan GAPI adalah mempersatukan semua partai politik yang ada di Indonesia. Dasar aksinya adalah hak untuk mengatur diri sendiri, persatuan kebangsaan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, yang bersendikan demokrasi dalam hal politik menuju tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Keikutsertaan PPKI dalam GAPI ditempatkan dalam kerangka pemahaman bahwa umat Katolik tidak berjuang hanya untuk kepentingan agamanya, tetapi mereka mau berjuang demi bangsa, ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan.

Masa Awal Kemerdekaan

Setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, Kasimo diangkat menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Menanggapi Maklumat Wakil Presiden Mohamad Hatta yang member peluang berdirinya partai-partai politik, Kasimo menggagas PPKI dihidupkan lagi yang dilarang pada masa penjajahan Jepang. PPKI berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia melalui kongres di Surakarta. Keputusan mendirikan PKRI merupakan cerminan sikap umat Katolik untuk mendukung pemerintah RI dan perjuangan bangsa.

Dalam rangka mendapat pengakuan secara de jure kemerdekaan RI, Kasimo ikut terlibat dalam aneka perjuangan diplomasi, lewat berbagai perundingan dengan pemerintah Belanda. Ketika diadakan Konferensi di Linggarjati, November 1946, Kasimo pun ikut sebagai anggota delegasi RI.

PKRI juga ikut terlibat dalam upaya memelihara persatuan bangsa. PKRI berpendapat bahwa Negara hanya bisa maju dan tegak berdiri bila seluruh rakyat bersatu. Dengan alasan ini, PKRI tidak ikut terlibat dalam Persatuan Perjuangan yang didirikan di Purwokwerto, pada 6 Januari 1946 dengan Tan Malaka sebagai tokohnya, ataupun Konsentrasi Nasional, maupun Gerakan Benteng Republik Indonesia. Demi menggalang kesatuan bangsa, PKRI kemudian terlibat dalam pembentukan Persatuan pertahanan Rakyat dan Program Nasional.

Selain komitmen akan perjuangan politik, PKRI juga memberikan perhatian pada usaha untuk memajukan penghidupan rakyat. Kasimo sendiri memandang bahwa ekonomi nasional adalah ekonomi yang seharusnya menguntungkan rakyat banyak. Maka, bidang pertanian dan perkebunanlah yang menjadi perhatiannya. Bidang pendidikan juga diperhatikan oleh PKRI, misalnya dengan bekerja sama dengan AMKRI (Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia) mendirikan sekolah di Yogyakarta dan Solo.

Kasimo Plan

Dalam bidang pemerintahan, di awal kemerdekaan pada tahun 1947-1949 ia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Sjarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam kabinet peralihan atau Kabinet Soesanto Tirtoprodjo ia juga menjabat sebagai menteri. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Kasimo duduk sebagai wakil Republik Indonesia dan kemudian setelah RIS dilebur sebagai anggota DPR. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ia menjabat sebagai Menteri Perekonomian.

Gagasan yang menonjol dari Kasimo selama menduduki portofolio di bidang perekonomian adalah  rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo berisikan anjuran untuk memperbanyak kebun bibit unggul, pencegahan hewan pertanian untuk disembelih, penanaman kembali lahan kosong, dan perpindahan penduduk ke Sumatera.

Menentang Konsepsi Presiden Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin

Kasimo menolak konsepsi Presiden yang disampaikan Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 tentang demokrasi terpimpine, dan nantinya arahanya tentang politik Nasakom. Demokrasi parlementer ingin diubah menjadi demokrasi gotong-royong. Selain itu, akan dibentuk dewan nasional yang anggotanya diangkat oleh presiden, dan berfungsi sebagai penasihat kabinet. Presiden juga mengungkapkan rencana untuk membentuk kabinet empat kaki yang berintikan empat partai politik besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Partai Katolik menolak konsepsi presiden tersebut. Waktu itu, hanya Partai Katolik dan Masyumi yang menyatakan penolakannya secara tegas di hadapan presiden. Alasan pokok penolakan yang diungkapkan oleh Kasimo adalah bahwa pengikutsertaan orang-orang Komunis dalam pemerintahan akan membawa Negara ini perlahan-lahan berubah menjadi Negara komunis. Kongres partai yang diadakan pada waktu itu pun dengan tegas menyatakan penolakan terhadap sistem demokrasi terpimpin Soekarno. Partai Katolik tidak menyetujui tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan melanggar UUD 1945. Tindakan Presiden Soekarno dipandang mengandung bahaya, karena apa yang dilakukannya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, juga dikhwatirkan bahwa dengan itu pengaruh gerakan komunis akan meluas.

Politik Prinsip atau Politik Oportunitas?

Sikap tegas Kasimo dan Partai Katolik ini di satu sisi dikagumi banyak politisi, karena walaupun kelompok minoritas dan partai kecil, mereka berani bersikap jelas, berani mengambil resiko demi prinsip yang diyakini. Namun, kritik juga datang dari anggota partai karena dengan menolak konsepsi presiden berarti partai katolik tidak dapat menempatkan wakilnya di pemerintahan. Dalam kongres partai di Solo tahun 1958, Kasimo mendapat banyak serangan dan pertanyaan mengenai kebijakannya. Tanggapan Kasimo sangat jelas. Dia menantang segenap peserta kongres untuk memilih antara politiek begiensel, politik yang berdasarkan prinsip atau politiek opportuniteit, politik oportunitas. Kemudian disepakati, kongres memilih sikap politik atas dasar keteguhan akan prinsip.

Ketabahan, Kesederhanaan dan Ketekunan

Serangan terhadap Kasimo juga datang karena sikapnya yang tidak memanfaatkan kedudukannya sebagai menteri atau jabatan lainnya untuk memberi kemudahan fasilitas, kedudukan atau kesempatan bagi para anggota lainnya, sesuatu yang lazim terjadi dalam partai-partai lain. Serangan ini disampaikan karena mereka yang duduk dalam jabatan tertentu dalam pemerintahan memang tidak mengangkat orang-orang separtainya dalam jabatan kunci, juga tidak memberikan kesempatan bagi para anggota memanfaatkan jabatannya untuk mengusahakan dana partai. Kasimo menanggapi keluhan tersebut dengan mengatakan bahwa kedudukan Partai Katolik yang dihormati banyak pihak selama ini dicapai berkat ketabahan dalam berjuang bersama-sama golongan lain, dalam kesederhanaan dan ketekunan.

Liga Demokrasi

Kasimo dipilih sebagai juru bicara Liga Demokrasi pada 24 Maret 1960. Liga Demokrasi dibentuk oleh beberapa politisi yang mau memperjuangkan agar demokrasi tetap dipertahankan. Liga Demokrasi ini terbentuk sebagai respons atas pembubaran parlemen hasil pemilu dan membentuk DPR Gotong Royong oleh Presiden Soekarno tahun 1960. Partai Katolik sendiri memberikan memorandum kepada pemerintah agar dalam membentuk parlemen dihindari cara-cara yang tidak demokratis. Bahkan, diusulkan untuk segera melaksanakan pemilu. Dikritik juga jumlah besar yang disediakan bagi PKI dalam parlemen.

Penutup

Demikianlah sekelumit kisah perjuangan dan pengabdian I. J. Kasimo. Keterlibatan Kasimo yang cukup panjang dalam politik sejak masa pra kemerdekaan hingga masa pasca kemerdekaan menunjukan suatu komitmen kuat dari kalangan Katolik dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keterlibatan ini dilandasi oleh suatu pendirian dan prinsip yang kuat akan keberpihakan terhadap mereka yang tertindas dalam hal ini bangsa Indonesia yang mengalami ketertindasan karena dijajah. Pilihan sikap ini sejalan dengan ajaran Gereja yang menekankan keberpihakan kepada mereka yang lemah.

Sikap tegas, jelas, sederhana, prinsipiil yang ditunjukan Kasimo sepanjang hayatnya tidak lepas dari pendidikan nilai yang diterimanya selama masa pendidikanya di sekolah guru di Muntilan di bawah asuhan Van Lith.

Demikianlah dari Kasimo ini kita memetik sebuah pelajaran berharga bahwa berpolitik itu mesti memiliki pijakan atau prinsip yang jelas, berpolitik itu bertujuan pengabdian kepada kesejahteraan rakyat bukan memperkaya diri, memanfaatkan posisi atau kedudukan untuk memperkaya diri atau partai. Salus Populi Suprema Lex, Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi  adalah semboyan yang mendasari gerak langkah kasimo. Kualitas-kualitas diri semacam ini makin langkah kita temui dalam diri pemimpin-pemimpin masa kini.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Memperkokoh Budaya Taat Konstitusi

Memperkokoh Budaya Taat Konstitusi

Elias Sumardi Dabur

Konstitusi merupakan salah satu syarat mendasar terbentuknya sebuah negara di samping tiga  syarat lain yakni adanya wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Pada hakekatnya Konstitusi memuat cita-cita kolektif, pernyataan tujuan, dan cita Negara.  Konstitusi Juga memuat aturan hukum yang menjadi landasan pemerintahan atau penyelenggara Negara dan bentuk institusi-institusi dan prosedur kenegaraan.

Dalam prakteknya atau pun secara akademis, konstitusi berfungsi untuk menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, juga memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi berfungsi pula sebagai instrumen dokumenter untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem Monarki) kepada organ-organ kekuasaan Negara (William G. Andrews). Konstitusi meminjam Thomas Paine juga berfungsi sebagai “a  national symbol”.  Menurut Thomas Paine, Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat ‘ceremonial’ dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala Negara.

Selain ketiga fungsi tersebut, fungsi konstitusi dapat pula ditambah dengan fungsi-fungsi lain sebagai ‘kepala negara simbolik’ dan sebagai kitab suci simbolik dari suatu ‘agama civil’ (civil religion). Dalam fungsinya sebagai kepala Negara simbolik, Konstitusi berfungsi sebagai sebagai simbol persatuan (symbol of unity), lambang identitas dan keagungan nasional suatu bangsa (majesty of the nation), dan atau puncak atau pusat kekhidmatan upacara (center of ceremony). Tetapi, dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci simbolik (symbolic civil religion), Konstitusi berfungsi sebagai dokumen pengendali (tool of political, social, and economic control), dan sebagai dokumen perekayasaan dan bahkan pembaruan ke arah masa depan (tool of political, social and economic engineering and reform).

Gamang dan Bingung

Pasca Gerakan Reformasi 1998 lalu kehidupan kebangsaan-kenegaraan kita mengalami dinamika yang luar biasa. Salah satu amanat utama reformasi adalah amandemen atas UUD 1945. Demikianlah, pada sidang Umum MPR tahun 1999, amandemen UUD 1945 mulai bergulir.  Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan pada 1999 hingga 2002 itu sesungguhnya bersifat sangat mendasar dan memberikan dasar-dasar substansial baru dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tatanan kelembagaan yang baru pula. Yang tidak berubah dari rangkaian perubahan itu adalah pembukaan UUD 1945, karena memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataanya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Sayangnya, perubahan krusial ini, sebagaimana diakui Taufik Kiemas, Ketua MPR RI, belum disosialisasikan dengan baik sehingga banyak kelompok masyarakat dan penyelenggara Negara yang masih bingung dan gamang. Sebagaimana rumus umum keberhasilan entah pribadi maupun kolektif (organisasi, Negara), visi-misi-tujuan, orientasi yang jelas dan fokus dalam mencapai semuanya itu, maka kebingungan dan kegamangan tadi merupakan tanda yang amat jelas perihal kemunduran, kelambanan sebuah bangsa menuju tercapainya cita-cita kolektif.

Pendidikan dan Keteladanan

Sedemikian pentingnya posisi dan fungsi konstitusi bagi sebuah Negara, ditambah lagi dengan rangkaian perubahan penting dan mendasar, seyogianya pendidikan konstitusi perlu dilakukan terus menerus. Disamping itu,  keteladanan, kepeloporan para penyelenggara Negara dalam menegakan konstitusi diperlukan, sehingga budaya sadar dan taat konstitusi akan berkembang semakin kokoh. Suara kearifan dari berabad-abad silam amat relevan untuk kita camkan,”Tanpa Mimpi, liarlah rakyat (bangsa). Mengabaikan konstitusi sebagai sebagai visi, cita-cita ideal berbangsa- bernegara kita sama saja membiarkan negara ini bergerak dalam keliaran, tanpa tahu tujuan yang mau diraihnya.

Penulis adalah Direktur Intermestic Review

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Apa Sejatinya Misi Perguruan Tinggi?

Universitas dan Pencarian Kebenaran

Elias S. Dabur

Kehidupan politik kita di awal tahun 2011 dihentakan oleh suara keras para tokoh lintas agama yang menuding pemerintah berbohong. Para tokoh agama itu mengangkat contoh soal pertumbuhan ekonomi yang diklaim mencapai 5,8 persen, sementara kenyataannya tidak pernah dirasakan oleh rakyat kecil. Demikian pula dalam pemberantasan korupsi yang hanya ditujukan bagi lawan-lawan politik pemerintah yang berkuasa.

Tokoh-tokoh lintas agama juga menyampaikan 18 janji dan fakta kebohongan yang dilakukan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Para tokoh menyebutkan 9 janji dan fakta adalah kebohongan lama, dan 9 lainnya kebohongan baru.
Kebohongan lama pemerintahan SBY meliputi berbagai bidang, mulai dari laporan penurunan angka kemiskinan, swasembada pangan, ketahanan pangan dan energi, penegakan hukum, hingga penyelesaian kasus Lapindo. Kebohongan baru pemerintahan SBY adalah soal perlindungan terhadap TKI dan kebebasan pers. Rupanya sikap tokoh agama tidak berhenti di sini. Mereka lalu mencanangkan tahun 2011 sebagai tahun anti kebohongan. Sikap ini disambut pula oleh aktivis pergerakan dengan mendeklarasikan tahun 2011 sebagai tahun kebenaran.

Sikap dan gerakan ini bagaikan “suara para nabi pewarta kebenaran” ditengah kemarau panjang kebohongan dan politik pencitraan. Gerakan ini juga mengingatkan pada gerakan yang dilakukan Vaclav Havel dan Gandhi dalam merekonstruksi negaranya masing-masing.

Milestone Baru

Gerakan ini mestinya menjadi milestone baru untuk pembentukan kembali bangsa ini. Sekian lama bangsa ini mengabaikan kebenaran. Kalaupun ada, kebenaran direduksi hanya menjadi kebenaran ilmiah atau yang rasional semata. Kebenaran dimaknai sebagai betul, tidak salah, sesuai peraturan, sesuai statistik, bahkan sampai dengan derajat tertentu taat atau tunduk kepada atasan atau institusi-institusi keuangan internasional dan ideologi pengusungnya.

Kebenaran dimaknai sebatas pada tataran kognisi semata. Padahal upaya mendekati Kebenaran tidak cukup efektif dengan kognisi saja, tapi juga melalui intuisi yang jernih dan kejujuran atau lebih tepat dalam bahasa Blaise pascal: lewat la Coeur, hati. Hati di sini maksudnya bukan dalam artian kaum rasionalis yang menjadikannya lambang perasaan semata, tetapi totalitas dari intuisi, perasaan, penalaran, sikap, watak, nurani.

Kebenaran sesungguhnya lebih mendalam artinya dari sekedar benar dalam arti betul dalam pemecahan soal. Kebenaran lebih menyentuh soal moral, soal noblesse oblige, soal harkat-martabat kemanusiaan. Kebenaran itulah yang dicari para cerdik-cendekia dan dirindukan masyarakat banyak.

Universitas Pilar Penting

Dalam kerangka merekonstruksi bangsa yang menempatkan kebenaran dan keadilan sebagai titik tolak dan tujuan, salah satu pilar bangsa yang terpenting adalah pendidikan tinggi atau universitasnya. Hal ini menuntut pergeseran peran, fungsi dan misi universitas. Peran universitas tidak cukup sebagai transmisi ilmu pengetahuan, pelajaran, ide, mewariskan budaya, skill, dan teknik. Misi pendidikan tinggi tidak berhenti dengan pengembangan individu-individu semata.

Misi baru universitas harusnya berpusat pada faktor utama memperbaharui kembali vitalitasnya pada kegiatan berpikir, belajar, mengajar, pelajaran, riset dan penemuan. Fungsi universitas adalah menyediakan ruang bagi berkembangnya pemikiran, membiarkannya tumbuh, menjadi sebuah atmosfer yang meyenangkan untuk menggunakan pemikiran yang mengarahkan kita pada nilai yang tertinggi: kebenaran. Kekuatan utama universitas sesungguhnya tidak datang dari kekuatan finansial atau dukungan politik. Kekauatan orisiniilnya berada pada kemampuan anggota-anggotanya untuk berpikir secara orisinal, bebas, dan dengan energy krearif.

Membebaskan Diri Dari Penundukan

Agar perguruan tinggi kita dapat menjalankan peran hakikinya, universitas harus dapat membebaskan dirinya dari penundukan berlebihan pada ideologi, negara dan pasar. Karenanya otonomi harus diperjuangkan tidak dalam artian administrasi semata melainkan swasembada ekonomi. Saat ini universitas “dipakai” oleh negara, pasar dan sebagai alat manipulasi ideologi. Universitas dituntut efisien dalam mencapai keunggulan, uang dan pengaruh.

Tuntutan semacam ini mendorong pimpinan universitas lebih concern pada kemakmuran secara finansial, efisien dalam penggunaan material organisasi, kemantapan professional para alumninya dan tentunya kepentingan universitas sendiri, sebagai puncak dari semacam kalkulasi yang problematik. Sesuatu yang absen di sini adalah pendidikan. Padahal disitulah jantungnya universitas, yang tidak bisa diukur dari efisiensi semata.

Oleh karena itu, tugas paling mendesak yang perlu dilakukan universitas saat ini adalah memastikan bahwa  penundukan berlebihan pada institusi-institusi tadi yang terbentang dihadapan institusi akademik diubah menjadi peluang unik untuk memunculkan pertanyaan dan panggilan fundamentalnya yakni pencarian kebenaran mengarahkan keutamaan pengetahuan atas produksi dan menempatkan teknologi baru pada upaya  membantu kondisi yang manusiawi bertumbuh serta melayani kemanusiaan.

Dengan melakukan pergeseran misinya dan menolak penundukan berlebihan pada manipulasi ideologi, negara dan pasar, universitas tampil sebagai komponen penting bangsa ini yang dapat berkontribusi bagi hadirnya kehidupan politik yang berkeadaban, jujur dan berpedomankan pada keadilan dan kebenaran.

 

Penulis adalah aktivis sosial-politik, Direktur Intermestic Review. Alumnus Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Saat ini tengah melanjutkan studi ilmu hukum pada Universitas Surya Dharma, Jakarta. Lama berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan/kepemudaan seperti PMKRI, GMPI.

Posted in Uncategorized | Leave a comment