Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa (Dimuat pd Jurnal Nasional/9-12-2010)

Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa

Elias Sumardi Dabur*

Salah satu masalah dan tantangan kebangsaan serius  yang menggerogoti tubuh bangsa saat ini adalah Korupsi.  Dalam arti luas kata itu, yang mengambil pola pada arti sempit “Korupsi “, korupsi seperti panu yang sudah menjamuri seluruh tubuh Republik. Usaha-usaha untuk memberantasnya, baik yang bersungguh-sungguh maupun yang hanya sekadar menjadikanya komoditas politik nasional atau internasional, sudah berulangkali dilakukan. Tapi seperti biasa, setiap usaha, seruan itu diawali selalu dengan tanda seru dan diakhiri dengan tanda tanya besar.

Kritikan yang dilontarkan oleh sejumlah ulama, atau pemikir, atau cendekia terhadap parahnya kondisi korupsi negeri ini sepertinya tidak mempunyai pengaruh sama sekali bagi para pelaku korupsi untuk menghentikan praktik biadab ini dan yang jelas-jelas merugikan banyak pihak dan masa depan negeri ini.  Bahkan, bukan hanya kritikan dari elemen masyarakat dalam negeri saja yang tidak efektif menghantam praktis-praktik korupsi tersebut. Publikasi internasional, seperti yang kerap diumumkan Transparency International setiap tahun tentang tingkat korupsi Negara-negara di dunia pun tidak cukup mencambuk negeri ini untuk memperbaiki diri. Padahal publikasi tersebut sebenarnya harus dilihat sebagai “penghinaan” yang sangat berbobot tentang rendahnya kualitas suatu Negara.

Bentuk Umum Tindakan Korupsi

Pandangan tentang korupsi memiliki beragam perspektif. Tetapi, secara umum, korupsi menunjuk pada praktik penyalahgunaan kekuasaan. Ada kedekatan antara kekuasaan dan korupsi, sebagaimana diktum lama Lord Acton ”kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula.” Dari perspektif  sosiologis, H. A. Brasz (1963) memasukan korupsi dalam kategori tanpa aturan hukum, karena selalu ada praduga pemakaian kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan selain dari tujuan yang tercantum dalam pelimpahan kekuasaan tersebut. Dalam pengertian ini, korupsi merujuk pada penyalahgunaan wewenang yang terdapat dalam kekuasaan yang diberikan pada pemegang kekuasaan yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak sulit bagi kita menjumpai praktik-praktik semacam ini.

Sam Vaknin memperlihatkan sejumlah Kriteria agar suatu praktik penyalahgunaan wewenang dapat dimasukan dalam tindakan korupsi. Pertama, pemegang kekuasaan tidak memberikan pelayanan, informasi, atau barang yang berdasarkan hukum dan hak seharusnya kesemuanya itu diberikan kepada pihak lain. Kedua, pemegang kekuasaan memberikan pelayanan, informasi, atau barang yang berdasarkan hukum dan hak seharusnya tidak diberikan kepada pihak lain. Ketiga, bahwa penahanan atau pemberian jasa, informasi atau barang tersebut di atas dilakukan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan untuk menahan atau memberikan dan bahwa tindakan menahan atau memberikan jasa, informasi atau barang tersebut di atas merupakan bagian integral dan substansial dari otoritas atau fungsi dari pemegang kekuasaan. Keempat, bahwa jasa, informasi atau barang yang diberikan itu diberikan karena keuntungan atau janji adanya keuntungan yang diberikan oleh si penerima jasa, informasi atau barang. Dan kelima, bahwa jasa, informasi, atau barang tidak diberikan oleh si pemegang kekuasaan karena tidak adanya keuntungan yang diberikan atau dijanjikan akan diberikan oleh si penerima jasa, informasi atau barang.

Secara umum, penyelewengan atau penyalahgunaan atau pemanfaatan wewenang merupakan bentuk umum tindakan korupsi. Ada banyak ragam atau variasi tindakan korupsi, misalnya: menghambat proses administrasi dengan berbagai cara atau alas an, manipulasi mutu atau kuantitas barang/jasa, atau pelbagai bentuk pungutan liar yang berfungsi sebagai uang sogok, uang suap, uang jasa, uang pelican, uang siluman, uang komisi dan lain sebagainya.

Dampak Korupsi

Apapun alasanya, Praktik korupsi lebih banyak membawa dampak negatif daripada baiknya. Praktik korupsi berefek buruk terhadap perkembangan ekonomi, politik, social, budaya dan lain sebagainya.

Sejumlah penelitian  menunjukan bahwa korupsi menimbulkan dampak negatif, tidak hanya pada efisiensi, investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terhadap jalinan politik dan sosial bangsa-bangsa yang terkena dampaknya. Paolo Mauro (1995) melihat hubungan yang negatif antara korupsi dan investasi. Korupsi menurunkan tingkat investasi dan pada giliranya akan memperkecil pertumbuhan ekonomi. Schleifer dan Vishny (1963) melalui penelitianya sampai juga pada kesimpulan bahwa korupsi mengacaukan alokasi sumber-sumber daya dan proses pembangunan. Rose-Ackerman (1978), dalam penelitianya terhadap korupsi menyimpulkan juga bahwa korupsi mempunyai efek yang sangat buruk terhadap pembangunan ekonomi.

Dalam optik etika politik, Dr. Haryatmoko, SJ menilai  korupsi dalam jangka panjang berakibat pada  penundaan dan pembembelokan perkembangan ekonomi dan politik. Uang sogok yang dibayarkan ke birokrat ternyata tidak akan memecahkan kemacetan administrasi, tetapi justeru menular ke pejabat lain. Korupsi seperti ini memberitahukan kepada pejabat lain bahwa dengan memperlambat prosedur administrasi akan mendapatkan uang. Korupsi yang mempengaruhi pengambilan keputusan menyebabkan nilai-nilai demokratis menjadi tidak relevan. Kesempatan yang seharusnya untuk banyak orang yang membutuhkan, akhirnya disangkal. Korupsi lalu menjadi insentif jangka pendek yang membebani ongkos jangka panjang, bukan untuk politik kesejahteraan bersama, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam kaitanya dengan politik,  Korupsi berimplikasi merugikan proses perkembangan politik yang terbuka dan kompetitif melalui pemilu misalnya. Monopoli politik oleh jaringan kelompok tertentu, meski melalui prosedur yang sah, melalui pemilihan umum (yang penuh rekayasa) biasanya tidak montolerir gagasan yang berlawanan. Dampaknya, mengabaikan transparansi. Lemahnya transparansi dalam kebijakan akan cenderung mengutamakan kelompok atau warga Negara tertentu tanpa ada kontrol. Dalam iklim yang korup, kebebasan untuk memilih, membentuk organisasi yang mandiri dan kompetisi dalam mencari dukungan bisa saja tidak dijamin karena pejabat-pejabat yang korup dan klien-klienya. Interaksi politik semacam itu akan membentuk habitus yang tidak akan mudah diubah atau diperbaiki.

Komitmen ke Depan

Namun demikian, kita tidak boleh menyerah untuk terus melawan terhadap praktik dan tindakan korupsi ini. Karena, selain berdampak buruk terhadap pelbagai bidang kehidupan bersama, korupsi juga nyata-nyata menjadikan masyarakat sebagai korban. Masyarakat seakan dipaksa untuk melakukan suap untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang seharusnya berhak didapatkan selama memenuhi aturan standar yang telah ditetapkan. Adalah hak dari masyarakat juga untuk mendapatkan pelayanan, informasi atau manfaat lainya sejauh masyarakat telah melakukan kewajibanya yakni memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Korupsi harus dipersepsikan sebagai kejahatan, bahkan termasuk di dalam extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Penegak hukum biasa tidak mampu melaksanakan ini karena sudah kolutif akibat dari ketidakberesan system dan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat secara tepat tertangani.  Korupsi juga harus dilihat sebagai kejahatan terhadap Negara. Aparatur pemerintah yang korup adalah aparat yang seharusnya bertindak demi kepentingan Negara, namun menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh Negara untuk kepentingan diri sendiri. Istilah kleptokrasi secara jelas memperlihatkan aspek kejahatan melawan Negara ini. Korupsi juga dapat dipandang sebagai kejahatan melawan masyarakat, karena tidak memberikan kepada masyarakat apa yang berhak didapatkan oleh masyarakat yang secara wajar telah menjalankan kewajiban-kewajibanya. Dalam konteks ini, korupsi terlihat sebagai sebuah kejahatan karena mengabaikan recognition of rights yang dimiliki oleh masyarakat, dan juga mempropagandakan masyarakat umum untuk melakukan perbuatan yang secara etis bermasalah. Korupsi juga merupakan kejahatan yang terjadi dalam realitas ekonomi, karena praktek-praktek suap yang diminta oleh aparat pemerintah akan mendistorsi ekuilibrium perekonomian.

Demikian luasnya kerugian yang disebabkan oleh praktik-praktik korupsi ini, sudah seharusnya menjadi impetus, daya lecut bagi kita untuk memerangi korupsi dari bumi pertiwi ini selamanya. []

 

About eliasdabur

I am a witter, political activist, spiritualist
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s