Mengembangkan Politik Harapan

Pengharapan merupakan salah satu elemen yang paling menentukan dalam upaya menghasilkan perubahan sosial menuju kehidupan kesadaran dan akal budi yang lebih tinggi. Tapi hakekat harapan sering disalahartikan dan dicampuradukkan dengan sikap-sikap tanpa pengharapan. Ini bertentangan dengan maksud pengharapan yang sebenarnya (Erich Fromm, 1980). Harapan itu tidak berarti wishfull thingking. Harapan juga bukanlah sebuah utopisme kosong, juga bukan berarti menunggu secara pasif saja. Dalam rumusan Erich From, harapan bukan prediksi atas masa depan, tetapi lebih merupakan visi terhadap masa sekarang “yang masih dalam kandungan.”

Kita memiliki segudang pengalaman terkait kekuatan politik harapan. Pencapaian demokrasi yang meskipun masih jauh dari ideal yang dijalani kini adalah saksi atau buah dari kekuatan harapan tersebut.

Politik Harapan

Dalam ilmu sosial, pembahasan soal peran dan nilai emosi seperti harapan dalam kehidupan publik, memang belum banyak yang mengkajinya. Tetapi, esai yang diedit oleh Valerie Braithwaite dari Australian National University tentang Hope, Power, and Governance cukup meyakinkan ilmuwan sosial bahwa tema harapan adalah topik yang layak mendapat perhatian serius secara akademik.

Politik harapan pada dasarnya adalah sebuah visi politik yang disokong oleh keyakinan yang kuat bahwa masa depan dapat lebih baik dan karenanya sebagai individu maupun komunitas, kita mempunyai kekuatan untuk mengubah sesuatu dan melakukan atau membuat perubahan itu sekarang. Bila dimaknai secara tepat, politik harapan pada dasarnya adalah sebuah kekuatan yang dapat menjadi motor penggerak terciptanya perubahan sosial. Politik harapan memampukan individu dan kelompok memulai upaya mencapai sebuah tujuan yang barangkali keberhasilan masih jauh dari pasti. Setidaknya, ia memberikan kita keteguhan hati dalam menghadapi kemalangan atau kemunduran yang bisa membuat kita kehilangan semangat atau putus asa.

Jauh dari Visi Politik Harapan

Bila mencermati politik yang dipraktekan oleh para politisi kita, membuat kita kerapkali kecewa dan pesimis. Perkembangan politik demokrasi yang dipertontonkan lebih terlihat sebagai pasar tumpah kekuasaan. Demokrasi  yang berkembang adalah demokrasi  transaksional di mana yang menjadi dasar transaksinya adalah jabatan politik. Transaksi semacam ini jelas luput dari pengawasan publik, karena terjadi di pasar gelap kekuasaan. Pasar gelap kekuasaan itu, hari-hari ini tampil dalam bentuk rebut-ribut soal koalisi, reshuffle dan lainnya.

Politik yang ditampilkan oleh para politisi kita rupanya lebih merupakan kerja atau aktivitas, bukan tindakan. Merujuk gagasan Arendt (seperti diuraikan James M Campbell, Hannah Arendt [1906-1975]: Prophet for Our Time, 1970), politik dimaknai sebagai tindakan, bukan sebagai kerja ataupun karya. Kerja adalah aktivitas yang sesuai dengan alam, semata-mata mempertahankan kehidupan. Karya adalah aktivitas manusia di dunia pertukangan untuk menghasilkan benda-benda. Tindakan berbeda dari keduanya. Tindakan dijalankan dengan kata-kata dan perbuatan. Politik demokrasi semacam ini jelas jauh dari visi politik harapan.

Sungguh memprihatinkan ketika rakyat kebanyakan hidup dan tinggal dalam kecemasan, kelaparan dan kemiskinan, para politisi kita lebih sibuk mengurus kepentingan diri, kelompok, partai, mengamankan kekuasaan pada saat krisis dan penuh tantangan ini. Seyogianya, dalam situasi krisis yang masih kita alami, pemimpin hadir memberi harapan dan membangkitkan optimisme  rakyatnya. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab utama para pemimpin. Sebagaimana dikatakan Napoleon Bonaparte bahwa setiap pemimpin pada dasarnya adalah pengecer-pengecer harapan. Pemimpin-pemimpin yang tidak bisa menampilkan politik harapan adalah tanda pemimpin yang kehilangan visi dan kemampuan memberi inspirasi kepada rakyat.

Politik Harapan adalah Imperatif

Menghadapi kenyataan menantang seperti ini, reaksi yang timbul bisa bermacam-macam. Ada yang apatis, ada yang pesimis dan kehilangan harapan. Tapi sebagai warga Negara yang bertanggungjawab, kita tidak boleh membiarkan diri dikuasai pesimisme dan apatisme. Sebab bila sikap seperti ini yang terjadi, sama saja membiarkan negeri ini terjun ke dalam jurang kehancuran.

Dalam situasi penuh tantangan besar seperti sekarang ini, mengembangkan politik harapan merupakan imperatif. Siapa yang melakukan kerja ini? Ketika politisi tidak mampu menampilkan politik harapan, karena lebih banyak  sibuk dengan urusan jegal-menjegal dan saling mengunci, maka elemen civil society-lah yang tampil membawakan politik pengharapan ini. Dalam situasi di mana politik kehilangan martabat dan keluhurannya, masyarakat sipil mesti merestorasinya. Hal ini perlu dilakukan agar menghindarkan kita semua dari kesesatan politik, dan kedangkalan yang lama-kelamaan dianggap sebagai kebenaran, dan ujung-ujungnya menjauhkan kita dari cita-cita besar bernegara.

 

 

Penulis adalah aktivis sosial-politik, Direktur Intermestic Review. Alumnus Fakultas Ilmu Budaya, UGM. Saat ini tengah melanjutkan studi ilmu hukum pada Universitas Surya Dharma, Jakarta. Lama berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan/kepemudaan seperti PMKRI, GMPI.

 

About eliasdabur

I am a witter, political activist, spiritualist
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s