Mengokohkan Kesadaran Berkonstitusi

Memperkokoh Budaya Taat Konstitusi

Elias Sumardi Dabur

Konstitusi merupakan salah satu syarat mendasar terbentuknya sebuah negara di samping tiga  syarat lain yakni adanya wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Pada hakekatnya Konstitusi memuat cita-cita kolektif, pernyataan tujuan, dan cita Negara.  Konstitusi Juga memuat aturan hukum yang menjadi landasan pemerintahan atau penyelenggara Negara dan bentuk institusi-institusi dan prosedur kenegaraan.

Dalam prakteknya atau pun secara akademis, konstitusi berfungsi untuk menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, juga memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi berfungsi pula sebagai instrumen dokumenter untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem Monarki) kepada organ-organ kekuasaan Negara (William G. Andrews). Konstitusi meminjam Thomas Paine juga berfungsi sebagai “a  national symbol”.  Menurut Thomas Paine, Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat ‘ceremonial’ dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala Negara.

Selain ketiga fungsi tersebut, fungsi konstitusi dapat pula ditambah dengan fungsi-fungsi lain sebagai ‘kepala negara simbolik’ dan sebagai kitab suci simbolik dari suatu ‘agama civil’ (civil religion). Dalam fungsinya sebagai kepala Negara simbolik, Konstitusi berfungsi sebagai sebagai simbol persatuan (symbol of unity), lambang identitas dan keagungan nasional suatu bangsa (majesty of the nation), dan atau puncak atau pusat kekhidmatan upacara (center of ceremony). Tetapi, dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci simbolik (symbolic civil religion), Konstitusi berfungsi sebagai dokumen pengendali (tool of political, social, and economic control), dan sebagai dokumen perekayasaan dan bahkan pembaruan ke arah masa depan (tool of political, social and economic engineering and reform).

Gamang dan Bingung

Pasca Gerakan Reformasi 1998 lalu kehidupan kebangsaan-kenegaraan kita mengalami dinamika yang luar biasa. Salah satu amanat utama reformasi adalah amandemen atas UUD 1945. Demikianlah, pada sidang Umum MPR tahun 1999, amandemen UUD 1945 mulai bergulir.  Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang dilakukan pada 1999 hingga 2002 itu sesungguhnya bersifat sangat mendasar dan memberikan dasar-dasar substansial baru dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tatanan kelembagaan yang baru pula. Yang tidak berubah dari rangkaian perubahan itu adalah pembukaan UUD 1945, karena memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi yang mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataanya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUD 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Sayangnya, perubahan krusial ini, sebagaimana diakui Taufik Kiemas, Ketua MPR RI, belum disosialisasikan dengan baik sehingga banyak kelompok masyarakat dan penyelenggara Negara yang masih bingung dan gamang. Sebagaimana rumus umum keberhasilan entah pribadi maupun kolektif (organisasi, Negara), visi-misi-tujuan, orientasi yang jelas dan fokus dalam mencapai semuanya itu, maka kebingungan dan kegamangan tadi merupakan tanda yang amat jelas perihal kemunduran, kelambanan sebuah bangsa menuju tercapainya cita-cita kolektif.

Pendidikan dan Keteladanan

Sedemikian pentingnya posisi dan fungsi konstitusi bagi sebuah Negara, ditambah lagi dengan rangkaian perubahan penting dan mendasar, seyogianya pendidikan konstitusi perlu dilakukan terus menerus. Disamping itu,  keteladanan, kepeloporan para penyelenggara Negara dalam menegakan konstitusi diperlukan, sehingga budaya sadar dan taat konstitusi akan berkembang semakin kokoh. Suara kearifan dari berabad-abad silam amat relevan untuk kita camkan,”Tanpa Mimpi, liarlah rakyat (bangsa). Mengabaikan konstitusi sebagai sebagai visi, cita-cita ideal berbangsa- bernegara kita sama saja membiarkan negara ini bergerak dalam keliaran, tanpa tahu tujuan yang mau diraihnya.

Penulis adalah Direktur Intermestic Review

Lahir, di Manggarai, NTT. Alumnus Fakultas Ilmu Budaya, UGM Jogja. Belajar Ilmu Hukum pada Universitas Surya Dharma, Jakarta. Pernah aktif di organisasi Kemahasiswaan/kepemudaan seperti PMKRI (Sekjen PP PMKRI 2004-2006),  GMPI (Pendiri/Sekjen Kordinator Nasional GMPI 2008-2010) dan forum-forum kebangsaan lainya.

 

About eliasdabur

I am a witter, political activist, spiritualist
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s