Urgensi Promosi dan Pendidikan HAM

PROMOSI DAN PROTEKSI HAM: PERJUANGAN YANG BELUM SELESAI

Elias Sumardi Dabur

 

Mempromosikan  dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tugas mendesak sekaligus perjuangan yang masih harus dilipatgandakan hingga HAM benar-benar disadari sebagai bagian integral dari kehidupan individu-individu dan dari hidup bermasyarakat-bernegara.

Kalau  kita membaca laporan tahunan yang disusun oleh berbagai organisasi internasional antara lain Amnesty Internasional, Human Rights Watch dan US Department of The States mengenai situasi HAM di lebih dari dua ratus Negara di dunia ini, kita akan menyaksikan bahwa keadaan kemanusiaan itu benar-benar sangat memprihatinkan. Pelanggaran HAM terjadi di mana-mana, terutama di Indonesia, pelanggaranya sangat mengerikan.

Nilai-nilai manusia kurang begitu dihargai, keadilan dilecehkan dan kebenaran serta kejujuran jauh dari kenyataan yang ada. Sampai-sampai muncul ungkapan yang berkembang di dalam pembicaraan sehari-hari: manusia tidak ada nilainya, tidak ada harganya di Indonesia. Hal ini diperkuat oleh kenyataan betapa banyaknya TKI/TKW kita yang diperkosa, diadili di Malaysia, Arab Saudi dan lain sebagainya, yang mendapat respon  dan penanganan yang lambat dari pemerintah. Bandingkan, misalnya dengan respon pemerintahan Filipina dibawah Presiden Arroyo, atau Negara Uni Eropa, Amerika Serikat menangani warganya yang diancam, atau diculik contohnya.

Sudah begitu, keadaan yang amburadul masih diperburuk lagi dengan persoalan hukum yang dapat dirumuskan sebagai tiadanya kepastian hukum di Indonesia. Laporan keadaan HAM di Indonesia berapa tahun terakhir yang antara lain diedarkan oleh US Department of the States benar-benar memprihatinkan dan pelanggaran HAM merasuki begitu banyak sektor di bumi Indonesia ini. Belum lagi dengan semakin maraknya korupsi, pelecehan terhadap keadilan di pengadilan atau pun di berbagai sektor kehidupan sosial kita. Para korban akhir-akhirnya tak lain dari pada rakyat biasa. Rakyat dijadikan objek, dan tidak jarang menjadi sasaran para pemegang kuasa negara.

Komitemen Setengah Hati dan Pemahaman yang Kabur

Meskipun secara yuridis Indonesia sudah memberi tempat pada HAM yang dimulai dengan TAP MPR RI no. XVII/MPR/1998 tentang Hak-hak Asasi Manusia, disusul dengan Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2000 dengan perubahan Kedua UUD 1945, Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, dan dilengkapi dengan Undang-Undang no. 26 tahun 2000 mengenai pengadilan HAM tidak serta merta HAM sudah dijunjung, dihormati, dilindungi sangat tinggi di republik ini.

Hal ini terjadi barangkali karena motivasi memasukan HAM dalam instrument yuridis lebih dikarenakan terbawa arus jaman yang mengemuka, atau derasnya tuntutan melindungi HAM. Bukan karena berangkat dari suatu pemahaman yang mendasar bahwa HAM adalah hak dasar, hak fundamental yang dimiliki manusia semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Faktor penjelas lainya yang sahih adalah tabrakan kepentingan kekuasaan. Tidak dipungkiri bahwa elit yang memerintah hari ini adalah sebagianya masih merupakan sisa dari rezim lama, dalam hal ini Orde Baru, yang mana kasus pelanggaran HAM terjadi secara massif. Indikasi yang menonjol adalah  memberlakukan azas non retro-aktif, atau hukum tidak berlaku surut. Sehingga dengan demikian para pelanggar HAM dan kemanusiaan , mungkinkah akan diadili dalam pengadilan HAM?  Atau kalau pun tidak menjadi bagian dari rezim lalu, watak kompromistis yang menjadi karakter kuat politik bangsa ini turut berkontribusi pada keseriusan untuk menegakan HAM; ditambah lagi dengan imaginasi tentang kekuasaan masih melekat kuat pada model kekuasaan lama yang menempatkan kekuasaan Negara lebih tinggi dari masyarakat.

Faktor yang juga tidak kalah penting yang menyumbang terhadap lemahnya perlindungan dan penegakan HAM adalah pandangan sebagian elit masyarakat yang memandang HAM sebagai produk, konsep, nilai Barat yang tidak dapat dipaksakan berlaku ke segala bangsa dan kebudayaan. HAM dianggap bernuansa individualistis dan liberal; HAM bertentangan dengan nilai-nilai Ke-Timur-an yang menekankan pada kekeluargaan, harmoni dan sopan santun terhadap yang lebih tua. Pandangan-pandangan tersebut dilengkapi lagi oleh penilaian bahwa HAM merupakan alat atau kedok baru  imperialisme.

Re-Edukasi Mengenai HAM

Pada titik ini, dirasakan urgen untuk melakukan re-edukasi mengenai HAM, pengertian, dan sejarah perkembanganya agar memperoleh suatu terang pemahaman yang tepat sehingga dengan demikian bangsa kita akan terus bergerak maju memuliakan HAM. HAM  per definisi adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia. Hak itu ada dalam diri manusia, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hak itu dimiliki oleh manusia, karena dia itu mahluk yang namanya manusia. Hak itu bukanya diperolehnya atau dianugerahkanya dari suatu otoritas negara atau pemerintah, tetapi dimiliki manusia karena dia itu bermartabat manusiawi. Justeru karena sebagai manusia maka manusia itu memiliki hak yang asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat dipisahkan atau diceraikan dari dirinya sendiri (Bdk. Prof. Dr. Martino Sardi, OFM, Menuju Masyarakat Berwawasan HAM, Bhumiksara, 2003). HAM itu adalah hak-hak manusia; artinya hak-hak itu tidak dimiliki manusia karena keanggotaanya dalam sebuah kelompok (agama, bangsa, ras, Negara, dan seterusnya) dan juga bukan karena prestasi tertentu yang telah diberikanya, melainkan melekat pada diri manusia sebagai manusia (Bdk. Otto Gusti Madung, Politik Antara Legalitas dan Moralitas, Ledalero, 2009).

Bahwa HAM merupakan konsep yang semula berkembang di Barat, ya….tetapi di negara tempat di mana gagasan HAM dilahirkan, pengakuanya dan pemberlakuanya tidak serta merta berlangsung mulus, melainkan melalui suatu perjuangan yang panjang. Sebagaimana disimpulkan F. Budi Hardiman (Sesudah Filsafat, Kanisius, 2006) setelah membahas sejarah HAM menyimpulkan bahwa, pertama, titik tolak ide HAM di Barat adalah pemikiran tentang martabat manusia yang telah terbentuk jauh sebelum HAM, dan pemikiran itu berasal dari ide tentang imago Dei (manusia sebagai gambar, rupa, citra Allah) dalam agama Kristen. Kedua, bahwa kendatipun memiliki asal usul religius, ide HAM sebenarnya menerima daya dobrak historisnya dari perjuangan emansipasi melawan pengalaman-pengalaman negatif dan penindasan dalam modernitas yang tidak ada kaitanya sama sekali dengan chauvinisme kultural. Dengan kalimat lain, fenomena krisis modern merupakan locus sesungguhnya dari pemberlakuan ide HAM di dalam konteks Realpolitik. Oleh karena itu, HAM dalam peradaban Barat tidaklah taken for granted, dan HAM di Barat juga harus senantiasa diperjuangkan karena HAM itu memang selalu berada dalam tegangan dengan modernitas itu sendiri.Ketiga, bahwa martabat individu yang berasal dari pengalaman yang spesifik secara historis dan kultural itu dalam kenyataan memperoleh resonansinya di seluruh dunia, sebagai klaim kesahihan normatif melampaui konteksnya sendiri, dan berlaku sebagai tolok ukur kehidupan modern yang beradab dalam negara hukum demokratis. Ditegaskan lebih lanjut oleh Hardiman, bahwa Intensi dasar HAM tidak lain daripada proteksi dari pengalaman-pengalaman negatif, seperti: kediktatoran, destruksi massa, eksploitasi ekonomis, dan seterusnya dan dari ancaman atas  martabat manusia di dalam kondisi modernitas.

Agenda Mendesak Ke depan

Jadi, dari penjelasan ini terang sekali bahwa HAM itu maksud dasarnya adalah melindungi manusia dari kesewenang-wenangan, eksploitasi entah karena alasan kekuasaan, ideology, kepentingan ekonomi-politik dan lainya.

Berangkat dari kenyataan yang berkembang, Maka kerja dan perjuangan mendesak yang harus dilakukan ke depan adalah: pertama, melipatgandakan upaya  mempromosikan HAM. Mempromosikan HAM berarti suatu tindakan untuk memajukan, menyadarkan, menyebarluaskan dan memasyarakatkan HAM dalam kehidupan; Kedua, melindungi HAM yakni suatu upaya untuk menegakan hukum HAM, sehingga setiap HAM dilindungi, dijamin oleh suatu hukum yang pasti, dan siapa yang dilanggar hak asasinya dapat melakukan penuntutan.  Dalam konteks ini, negara kita sudah  mempunyai kerangka dasar untuk memperhatikan HAM. Namun kerangka dasar tersebut masih harus dilengkapi dengan suatu instrument yuridis yang mampu melindungi hak-hak warganya dari pelanggaran HAM. Instrumen yuridis itu berupa hukum yang jelas, adil dan pasti; serta perlunya untuk segera dibentuk adanya pengadilan HAM yang kokoh kuat dengan hakim-hakim yang tangguh, jujur, adil dan mau menjunjung tinggi HAM. Ketiga, sangatlah mendesak juga negara kita harus berani segera meratifikasi Rome Statute of the international criminal court, yang mau menangani pengadilan HAM secara internasional. Sehingga dengan demikian, ke depan bisa dipastikan bahwa HAM benar-benar dijamin, dihormati, dan dilindungi di tanah air tercinta ini. []

 

Penulis adalah Direktur INTEREMESTIC Review. Alumnus FIB, UGM. Belajar Ilmu Hukum pada Universitas Surya Dharma, Jakarta.

No. HP: 081381214879

 

About eliasdabur

I am a witter, political activist, spiritualist
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s