Kasimo: Pengabdian dan Perjuangannya

Perjuangan dan Pengabdian I. J. Kasimo

Pengantar

Tokoh yang diangkat dalam diskusi kali ini adalah I.J. Kasimo. Gerry Van Klinken, Indonesianis menyebut Kasimo sebagai satu dari lima pejuang bangsa dari golongan minoritas yang terlupakan. Padahal banyak jasa yang telah ditorehnya untuk keberlangsungan negeri ini. Sejak muda belia, ia aktif dalam perkumpulan Boedi Oetomo, mendirikan partai Katolik, anggota Volksraad, terlibat dalam badan konstituante. Pada masa setelah kemerdekaan, Kasimo memegang beberapa portofolio dalam pemerintahan.

Mempelajari Kasimo dengan demikian berarti mempelajari sumbangan atau keterlibatan golongan Katolik dalam sejarah pergerakan kemerdekaan. Selain itu, dari tokoh ini kita menimba banyak kearifan dan inspirasi terkait politik.

Kasimo dikenal sebagai pribadi yang sederhana, jujur dan teguh dalam prinsip. Kasimo memberi teladan bahwa berpolitik itu pengorbanan tanpa pamrih. Berpolitik selalu memakai beginsel atau prinsip yang harus dipegang teguh.

Siapa itu Kasimo?

I.J kasimo memiliki nama lengkap Mr. Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (19001986). Terlahir Yogyakarta pada 10 April 1900. Kasimo berasal dari jaringan keluarga feodal rendahan kraton. Ayahnya, Ronosentiko—seorang prajurit kraton, Mantrijeron. Kasimo terlahir dari rahim Dalikem. Sebagai prajurit kraton, Ronosentiko memiliki kedudukan terhormat.

Kedudukan keluarganya yang bukan tergolong orang susah, memungkinkannya untuk bersekolah kendati hanya di Tweede Inlandsche School (Sekolah Ongko Loro) di Kampung Gading; tidak jauh dari rumahnya. Sekolah bumiputra ini biasa dikenal sebagaiSekolah Setalenen. Sekolah menjadi hal menarik bagi Kasimo kecil—dia memiliki banyak teman disekolah. Menyesuaikan diri dalam pergaulan di sekolah bukan hal sulit baginya—sifat egalitarian-nya mulai tumbuh—karena dirinya merasa dia adalah anak dari keluarga sederhana kendati ayahnya orang terpandang.

Setelah lulus Sekolah Ongko Loro, Kasimo pergi ke Muntilan menanggapi tawaran Van Lith untuk sekolah di Kweekschool Muntilan. Sekolah ini didirikan oleh Van Lith dengan tujuan memberikan pendidikan kepada orang-orang Jawa agar mereka mendapatkan kedudukan yang baik dalam masyarakat. Sekolah ditempatkan sebagai media pembuka jalan untuk keluar dari tekanan dan penindasan. Tidak hanya itu, sekolah juga dilihat sebagai media untuk menanamkan nilai. Nilai yang ditanamkan adalah caritas. Caritas atau cinta kasih tidak dipahami sebagai sikap manis, tetapi kasih yang mewujud dalam sikap berani berpihak pada mereka yang tertindas dan membela keadilan. Maka, bisa dikatakan bahwa oleh Van Lith karya pendidikan diharapkan menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial. Oleh karena itu, lulusan Muntilah diarahkan untuk mampu hadir sebagai agen perubahan social.

Kasimo meninggalkan Kweekschool Muntilan diakhir kelas V tanpa meraih ijazah. Pelajaran umum di kelas V Kweekschool sudah dianggap cukup, karena di kelas VI lebih banyak praktek mengajar saja. Walau begitu jebolan kelas V Kweekschool yang tidak ingin menjadi guru bolah melanjutkan ke Middelbare Landbouw School (sekolah Pertanian Menengah disingkat MLS).

Kasimo termasuk yang tidak ingin menjadi guru, karenanya dia kemudian pada tahun 1918 memilih belajar pertanian di MLS Bogor. MLS Bogor dibagi menjadi 2 jurusan:  Pertanian dan Kedokteran Hewan. Kasimo memiliki Pertanian karena kakek neneknya seorang petani, dunia pertanian tidak asing baginya. Lama pendidikan disini 3 tahun, setelah lulus siswa disini ditarik menjadi pegawai perkebuan pemerintah. Sebagai siswa ikatan dinas Kasimo menerima beasiswa pemerintah kolonial tiap bulan sebesar f 35 dikelas I; f 40 dikelas II; dan f 45 di kelas III. Di Bogor, Kasimo dan beberapa temannya menyewa sebuah rumah tua yang sempit untuk 14 anak untuk dijadikan asrama.

Kasimo pernah membaca Katholieke Maatschappijleer (ajaran sosial katolik) karangan Imam Karmelit, Dr Llovera yang diterjemahkan oleh Dr Drieschen. Dalam buku mengutip Ferari dalam Il Papolo yang menyatakan: “ setiap bangsa mempunyai hak untuk mencapai kemerdekaandan persatuan.” Buku hadiah Romo L. Von Rijkevorsel ini memberi inspirasi besar bagi Kasimo.

Di Semasa di Bogor ini bergabung dengan Tri Koro Darmo, kemudian berganti menjadi Jong Java. Selain itu, Kasimo pernah menjadi ketua perkumpulan siswa MLS, Ceres. Di Bogor Kasimo banyak berinteraksi dengan banyak orang yang berasal dari berbagai daerah.

Selesai belajar di MLS Bogor pada pertengahan 1921, Kasimo kemudian bekerja di kantor pemerintah dengan jabatan Aspirant Landbouw Consultant, dengan gaji pertamanya f 100 perbulan. Pos pertamanya adalah perkebunan karet milik negara Merbuh, kabupaten Kendal. Diperkebunan ini bersama mandor-mandor orang-orang Belanda bertugas mengawasi kerja buruh-buruh pribumi.Kasimo memiliki citra yang baik dimata buruh. Sayangnya hubungan yang erat dengan buruh inilah dirinya hanya bekerja sebentar di Merbuh. Masalahnya bermula ketika Kasimo menerima buruh yang dipecat di bagian lain. Sebenarnya ada peringatan dari orang-orang Belanda di Jawatannya untuk melarang bekerjanya pegawai tadi, tapi peringatan itu tidak diberitahukan langsung kepada Kasimo, jadi Kasimo berani mempertahankan buruh yang dipecat itu. Suatu ketika kasimo dipanggil pimpinan tertinggi perkebunan, Kasimo dimaki-maki oleh atasannya, dia dituduh merusak ketertiban umum dan suasana kerja. Kasimo juga dikatakan apejongen (anak kera). Mendengar itu Kasimo marah dan berkata: “U bent zelf een aap!” (tuan berarti seekor kera). Pimpinan perkebunan menjadi semakin marah karena belum ada seorang Inlander (pribumi) yang pernah berani menghinany seperti Kasimo.

Insiden tadi berbuntut dengan dipersalahkannya Kasimo hingga  dirinya dipindahkan menjadi guru sekolah pertanian di Tegalgondo, Klaten. Kepala Sekolahnya adalah kakak kelasnya di MLS Bogor, Suwardi. Kasimo tetap hidup mapan dengan gaji f 100 sebulan.

Karir Politik

Pada waktu zaman pergerakan nasional Kasimo juga aktif berpolitik. Kasimo Hendrowahyono merupakan salah satu pendiri partai politik yaitu pada tahun 1923 mendirikan Pakempalan Politik Katolik Djawi (PPKD), tahun 1925 berubah menjadi Perkoempoelan Politik Katolik di Djawa (PPKD) dan pada 1933 berubah lagi menjdi Persatoean Politik Katolik Indonesia (PPKI)

Karena sebagi salah satu anggota partai Kasimo pun diangkat menjadi anggota Volksraad antara tahun 19311942. Pada tanggal 19 Juli 1932, Kasimo membuat sebuah pidato yang terkenal di Volksraad. Dalam pidato tersebut dia menyebutkan bahwa bangsa Indonesia memiliki hak untuk memupuk eksistensinya sebagai bangsa sendiri dan memiliki hak untuk berusaha ke arah penataan Negara sendiri.

Ia juga ikut menandatangani petisi Soetardjo (15 Juli 1936) yang diajukan ke Volksraad. Petisi tersebut memuat usulan untuk mengadakan suatu konferensi yang membicarakan penyususunan rencana pelaksanaan kemerdekaan Hindia-Belanda. Kasimo bukan hanya ikut menandatangani, namun bersama beberapa tokoh PPKI ( Persatuan Politik Katolik Indonesia) ia juga ikut bergerak memobilisasi massa, untuk mengadakan demonstrasi mendesak agar Petisi Soetarjo diterima oleh Ratu Belanda. Saat itu, Kasimo duduk sebagai anggota dari Komisi Sentral Petisi Soetarjo.

PPKI kemudian bergabung menjadi anggota federasi partai-partai Indonesia atau GAPI pada tahun 1939, yang terkenal dengan semboyan,”Indonesia Berparlemen”. Tujuan GAPI adalah mempersatukan semua partai politik yang ada di Indonesia. Dasar aksinya adalah hak untuk mengatur diri sendiri, persatuan kebangsaan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia, yang bersendikan demokrasi dalam hal politik menuju tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Keikutsertaan PPKI dalam GAPI ditempatkan dalam kerangka pemahaman bahwa umat Katolik tidak berjuang hanya untuk kepentingan agamanya, tetapi mereka mau berjuang demi bangsa, ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan.

Masa Awal Kemerdekaan

Setelah bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, Kasimo diangkat menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Menanggapi Maklumat Wakil Presiden Mohamad Hatta yang member peluang berdirinya partai-partai politik, Kasimo menggagas PPKI dihidupkan lagi yang dilarang pada masa penjajahan Jepang. PPKI berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia melalui kongres di Surakarta. Keputusan mendirikan PKRI merupakan cerminan sikap umat Katolik untuk mendukung pemerintah RI dan perjuangan bangsa.

Dalam rangka mendapat pengakuan secara de jure kemerdekaan RI, Kasimo ikut terlibat dalam aneka perjuangan diplomasi, lewat berbagai perundingan dengan pemerintah Belanda. Ketika diadakan Konferensi di Linggarjati, November 1946, Kasimo pun ikut sebagai anggota delegasi RI.

PKRI juga ikut terlibat dalam upaya memelihara persatuan bangsa. PKRI berpendapat bahwa Negara hanya bisa maju dan tegak berdiri bila seluruh rakyat bersatu. Dengan alasan ini, PKRI tidak ikut terlibat dalam Persatuan Perjuangan yang didirikan di Purwokwerto, pada 6 Januari 1946 dengan Tan Malaka sebagai tokohnya, ataupun Konsentrasi Nasional, maupun Gerakan Benteng Republik Indonesia. Demi menggalang kesatuan bangsa, PKRI kemudian terlibat dalam pembentukan Persatuan pertahanan Rakyat dan Program Nasional.

Selain komitmen akan perjuangan politik, PKRI juga memberikan perhatian pada usaha untuk memajukan penghidupan rakyat. Kasimo sendiri memandang bahwa ekonomi nasional adalah ekonomi yang seharusnya menguntungkan rakyat banyak. Maka, bidang pertanian dan perkebunanlah yang menjadi perhatiannya. Bidang pendidikan juga diperhatikan oleh PKRI, misalnya dengan bekerja sama dengan AMKRI (Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia) mendirikan sekolah di Yogyakarta dan Solo.

Kasimo Plan

Dalam bidang pemerintahan, di awal kemerdekaan pada tahun 1947-1949 ia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Sjarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam kabinet peralihan atau Kabinet Soesanto Tirtoprodjo ia juga menjabat sebagai menteri. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), Kasimo duduk sebagai wakil Republik Indonesia dan kemudian setelah RIS dilebur sebagai anggota DPR. Dalam Kabinet Burhanuddin Harahap ia menjabat sebagai Menteri Perekonomian.

Gagasan yang menonjol dari Kasimo selama menduduki portofolio di bidang perekonomian adalah  rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo berisikan anjuran untuk memperbanyak kebun bibit unggul, pencegahan hewan pertanian untuk disembelih, penanaman kembali lahan kosong, dan perpindahan penduduk ke Sumatera.

Menentang Konsepsi Presiden Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin

Kasimo menolak konsepsi Presiden yang disampaikan Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 tentang demokrasi terpimpine, dan nantinya arahanya tentang politik Nasakom. Demokrasi parlementer ingin diubah menjadi demokrasi gotong-royong. Selain itu, akan dibentuk dewan nasional yang anggotanya diangkat oleh presiden, dan berfungsi sebagai penasihat kabinet. Presiden juga mengungkapkan rencana untuk membentuk kabinet empat kaki yang berintikan empat partai politik besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Partai Katolik menolak konsepsi presiden tersebut. Waktu itu, hanya Partai Katolik dan Masyumi yang menyatakan penolakannya secara tegas di hadapan presiden. Alasan pokok penolakan yang diungkapkan oleh Kasimo adalah bahwa pengikutsertaan orang-orang Komunis dalam pemerintahan akan membawa Negara ini perlahan-lahan berubah menjadi Negara komunis. Kongres partai yang diadakan pada waktu itu pun dengan tegas menyatakan penolakan terhadap sistem demokrasi terpimpin Soekarno. Partai Katolik tidak menyetujui tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan melanggar UUD 1945. Tindakan Presiden Soekarno dipandang mengandung bahaya, karena apa yang dilakukannya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, juga dikhwatirkan bahwa dengan itu pengaruh gerakan komunis akan meluas.

Politik Prinsip atau Politik Oportunitas?

Sikap tegas Kasimo dan Partai Katolik ini di satu sisi dikagumi banyak politisi, karena walaupun kelompok minoritas dan partai kecil, mereka berani bersikap jelas, berani mengambil resiko demi prinsip yang diyakini. Namun, kritik juga datang dari anggota partai karena dengan menolak konsepsi presiden berarti partai katolik tidak dapat menempatkan wakilnya di pemerintahan. Dalam kongres partai di Solo tahun 1958, Kasimo mendapat banyak serangan dan pertanyaan mengenai kebijakannya. Tanggapan Kasimo sangat jelas. Dia menantang segenap peserta kongres untuk memilih antara politiek begiensel, politik yang berdasarkan prinsip atau politiek opportuniteit, politik oportunitas. Kemudian disepakati, kongres memilih sikap politik atas dasar keteguhan akan prinsip.

Ketabahan, Kesederhanaan dan Ketekunan

Serangan terhadap Kasimo juga datang karena sikapnya yang tidak memanfaatkan kedudukannya sebagai menteri atau jabatan lainnya untuk memberi kemudahan fasilitas, kedudukan atau kesempatan bagi para anggota lainnya, sesuatu yang lazim terjadi dalam partai-partai lain. Serangan ini disampaikan karena mereka yang duduk dalam jabatan tertentu dalam pemerintahan memang tidak mengangkat orang-orang separtainya dalam jabatan kunci, juga tidak memberikan kesempatan bagi para anggota memanfaatkan jabatannya untuk mengusahakan dana partai. Kasimo menanggapi keluhan tersebut dengan mengatakan bahwa kedudukan Partai Katolik yang dihormati banyak pihak selama ini dicapai berkat ketabahan dalam berjuang bersama-sama golongan lain, dalam kesederhanaan dan ketekunan.

Liga Demokrasi

Kasimo dipilih sebagai juru bicara Liga Demokrasi pada 24 Maret 1960. Liga Demokrasi dibentuk oleh beberapa politisi yang mau memperjuangkan agar demokrasi tetap dipertahankan. Liga Demokrasi ini terbentuk sebagai respons atas pembubaran parlemen hasil pemilu dan membentuk DPR Gotong Royong oleh Presiden Soekarno tahun 1960. Partai Katolik sendiri memberikan memorandum kepada pemerintah agar dalam membentuk parlemen dihindari cara-cara yang tidak demokratis. Bahkan, diusulkan untuk segera melaksanakan pemilu. Dikritik juga jumlah besar yang disediakan bagi PKI dalam parlemen.

Penutup

Demikianlah sekelumit kisah perjuangan dan pengabdian I. J. Kasimo. Keterlibatan Kasimo yang cukup panjang dalam politik sejak masa pra kemerdekaan hingga masa pasca kemerdekaan menunjukan suatu komitmen kuat dari kalangan Katolik dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keterlibatan ini dilandasi oleh suatu pendirian dan prinsip yang kuat akan keberpihakan terhadap mereka yang tertindas dalam hal ini bangsa Indonesia yang mengalami ketertindasan karena dijajah. Pilihan sikap ini sejalan dengan ajaran Gereja yang menekankan keberpihakan kepada mereka yang lemah.

Sikap tegas, jelas, sederhana, prinsipiil yang ditunjukan Kasimo sepanjang hayatnya tidak lepas dari pendidikan nilai yang diterimanya selama masa pendidikanya di sekolah guru di Muntilan di bawah asuhan Van Lith.

Demikianlah dari Kasimo ini kita memetik sebuah pelajaran berharga bahwa berpolitik itu mesti memiliki pijakan atau prinsip yang jelas, berpolitik itu bertujuan pengabdian kepada kesejahteraan rakyat bukan memperkaya diri, memanfaatkan posisi atau kedudukan untuk memperkaya diri atau partai. Salus Populi Suprema Lex, Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi  adalah semboyan yang mendasari gerak langkah kasimo. Kualitas-kualitas diri semacam ini makin langkah kita temui dalam diri pemimpin-pemimpin masa kini.

About eliasdabur

I am a witter, political activist, spiritualist
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s